DENPASAR, radartabanan.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bertahan di Pulau Dewata untuk memburu oknum petugas imigrasi yang diduga melakukan praktik pemerasan.
Lembaga antirasuah ini terus bergerak mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022-2026.
Hingga Jumat (26/6/2026), penyidik masih melakukan pemeriksaan maraton secara tertutup di Polresta Denpasar untuk menguliti modus lancung para oknum tersebut.
Pemeriksaan lanjutan yang dimulai pukul 14.30 WITA tersebut menyasar dua orang saksi penting.
Berdasarkan konfirmasi dari Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saksi yang diperiksa di Polresta Denpasar adalah NKY, staf PT Bali Soft yang bertindak sebagai agen pengurusan dokumen, dan GPA, seorang warga yang berstatus sebagai wiraswasta.
Langkah KPK menggelar pemeriksaan langsung di Bali dinilai sebagai strategi jemput bola demi mempercepat pengumpulan alat bukti.
“Benar, tim masih di Bali. Pemeriksaan dilakukan di sini karena saksi cukup banyak dan mayoritas berdomisili di Bali. Dengan begitu lebih efektif dan kebutuhan dokumen pendukung bisa lebih cepat dipenuhi,” ungkap sumber internal, Jumat (26/6).
Dalam konstruksi perkara yang sedang dibangun, KPK membidik dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Modus operandi yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi ini adalah dengan sengaja meminta sejumlah uang di luar tarif resmi atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Para oknum tersebut diduga menggunakan kewenangannya untuk menekan biro jasa dengan iming-iming agar proses administrasi keimigrasian klien asing mereka bisa dipercepat.
