KPK Minta Pejabat Pemprov Bali Jangan Flexing, Gubernur Koster Bilang Begini
DENPASAR, Radartabanan.jawapos.com — Gaya hidup para pejabat kini resmi masuk dalam radar pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengingatkan para pejabat publik agar tidak mempertontonkan kemewahan (flexing), terutama jika gaya hidup tersebut melebihi pendapatan resmi yang diterima.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibnu saat menghadiri acara "Keluarga Berintegritas 2026" di Gedung Wiswa Sabha, Kompleks Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/9).
Kegiatan ini digelar untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi mulai dari lingkup keluarga guna mewujudkan Provinsi Bali yang bersih dari korupsi.
Menurut Ibnu, perilaku pamer kekayaan dan gaya hidup konsumtif kerap menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
"Ya, itu salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya gaya hidup yang melebihi penghasilan mereka. Sederhana itu, jangan besar pasak daripada tiang, jangan hidup lebih tinggi daripada penghasilannya," ujar Ibnu.
Ia menambahkan, selisih antara pengeluaran untuk gaya hidup dan pendapatan resmi akan mendorong pejabat mencari sumber penghasilan tak sah. Jabatan serta kewenangan yang melekat pada seorang pejabat publik justru memperbesar risiko korupsi jika tidak diimbangi dengan pola hidup sederhana.
"Nanti dia akan mencari ke sana ke mari. Itu yang namanya risiko korupsi yang timbul. Dan kepada pejabat-pejabat karena mempunyai peluang, mempunyai kewenangan, apabila gaya hidupnya melebihi dari penghasilannya, risiko korupsi akan muncul," tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan dari hulu, program "Keluarga Berintegritas" sengaja melibatkan pasangan para pejabat. KPK menilai pendamping hidup memiliki peran sentral dalam mengingatkan serta mengerem potensi penyelewengan di lingkungan rumah tangga.
"Salah satunya supaya keluarga juga ikut melakukan penjagaan atau pendidikan antikorupsi," tutur Ibnu.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga menegaskan komitmen KPK melalui Trisula Pemberantasan Korupsi, yang mencakup tiga pilar utama. Yakni melalui pendidikan, dengan menanamkan nilai integritas sejak dini dan lingkup keluarga. Kemudian, dengan pencegahan yakni memperbaiki sistem dan mengawasi potensi penyimpangan, serta penindakan yakni memproses hukum para pelanggar dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai saksi, ahli, maupun pelapor.
