Unik! Minta Diseret ke Pengadilan, Praperadilan Jilid III Made Daging Dikabulkan: SP3 Batal!

DENPASAR, Radartabanan.id — Drama hukum yang menyeret mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, memasuki babak baru yang kian berliku.

Dalam sidang putusan Praperadilan Jilid III di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (3/11/2026), hakim tunggal Yudi Eka Putra memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Made Daging.

Hakim secara tegas menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta surat pencabutan penetapan tersangka yang diterbitkan Polda Bali tertanggal 6 Agustus 2026 dinyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penyebab dibatalkannya SP3 tersebut lantaran kecerobohan administratif penyidik. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyoroti Surat Ketetapan SP3 dan Surat Pencabutan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/Cabut.Tap.Tsk/60.7/VIII/RES.1.24/2026/Ditreskrimsus.

Hakim menilai penyidik Ditreskrimsus Polda Bali sama sekali tidak mencantumkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Dps dalam konsideran atau dasar pertimbangan penerbitan SP3. Padahal, praperadilan pertama telah menguji dan menyatakan penetapan tersangka Made Daging adalah sah secara hukum.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," tegas hakim Yudi Eka Putra saat membacakan amar putusan.

Kendati SP3 dinyatakan tidak sah, hakim menolak permohonan pemohon yang meminta agar penyidik dilarang melanggar asas ne bis in idem atau dilarang menerbitkan penyidikan baru dengan pasal berbeda.

Hakim menegaskan kewenangan praperadilan bersifat formalitas dan tidak dapat mencampuri materi pokok perkara.

Usai persidangan, kuasa hukum Made Daging, Gede Pasek Suardika (GPS), menyambut baik dibatalkannya SP3 tersebut.

Pasek menyebut fenomena hukum ini sangat langka dan unik, sebab seorang tersangka justru 'melawan' saat status tersangkanya dicabut dan perkaranya dihentikan.