Sidang Praperadilan Jilid III Made Daging Memanas, Dua Ahli Pidana Duel Argumentasi
DENPASAR, Radartabanan.id — Babak baru sidang praperadilan jilid III kasus dugaan korupsi dan administrasi pertanahan yang menjerat mantan Kepala Kanwil BPN Bali, I Made Daging, di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Jumat (30/10/2026), kian memanas.
Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi ahli tersebut, kehadiran dua pakar hukum pidana dari kubu pemohon dan termohon (Polda Bali) justru mempertontonkan adu argumentasi tajam terkait keabsahan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta penerapan dekriminalisasi dalam KUHP Nasional.
Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Yudi Eka Putra ini menyoroti sejumlah kejanggalan yuridis, termasuk penetapan tersangka berulang atas objek perbuatan yang sama namun menggunakan pasal berbeda.
Pihak pemohon I Made Daging menghadirkan Rektor Universitas Panji Sakti (UNIPAS) Singaraja, Dr. I Nyoman Gede Remaja, sebagai ahli pidana.
Gede Remaja menyoroti penerapan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional terkait dekriminalisasi atau perbuatan yang tak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum baru.
Menurutnya, pengujian dekriminalisasi harus dilihat dari esensi perbuatannya, bukan sekadar akal-akalan pasal yang disematkan penyidik. Apabila suatu perbuatan sudah dinyatakan bukan lagi tindak pidana, maka perbuatan serupa tidak boleh diputarbalikkan dengan sangkaan pasal baru.
"Kan jelas di situ, perbuatan yang tidak lagi merupakan tindak pidana, tidak bisa lagi diproses dengan persangkaan pasal yang baru," tegas Gede Remaja di persidangan.
Ia juga mengingatkan agar penyidik tidak mengabaikan putusan praperadilan terdahulu. Jika sebuah putusan praperadilan dikesampingkan, penyidik wajib memiliki argumen hukum yang sangat kuat dan mendasar.
Senada dengan sang ahli, tim kuasa hukum pemohon yang terdiri dari I Made “Ariel” Suardana, Gede Pasek Suardika, dan Aryantha Wijaya, S.H., kompak membongkar kejanggalan dalam penerbitan SP3 oleh Ditreskrimsus Polda Bali.
Ariel Suardana menyoroti pencantuman Pasal 83 dan Pasal 84 terkait restorative justice (RJ) dalam dasar penghentian penyidikan. Padahal, pihak pemohon memastikan tidak pernah ada proses perdamaian atau kesepakatan RJ antara Made Daging dengan pihak pelapor.
