TABANAN, Radartabanan.jawapos.com – Pengungkapan dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan dan minum di Dinas Kesehatan (Diskes) Tabanan memasuki tahap krusial.
Setelah melakukan penggeledahan mendadak dan menyita belasan barang bukti, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan kini mengarahkan bidikannya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.
Yakni Kejari Tabanan mengagendakan pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Tabanan hingga menetapkan tersangka dalam perkara ini.
Langkah ini menjadi kelanjutan dari serangkaian proses hukum yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Tabanan.
Pintu masuk penanganan kasus ini kian terbuka lebar usai kejaksaan mengantongi dua alat bukti sah dalam proses penyelidikan, termasuk memeriksa 18 orang saksi, kemudian menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan usai dilakukan ekspose di Kejati Bali. Dan yang terbaru adalah melakukan penggeledahan di Kantor Diskes Tabanan pada Senin malam (10/8/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Medie menegaskan bahwa proses hukum terus bergulir.
Pihaknya berencana memanggil pimpinan tertinggi di Diskes Tabanan tersebut. Yakni Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Ida Bagus Surya Wira Andi.
Pihaknya belum membocorkan siapa calon tersangka dalam perkara ini, apakah Kadiskes Tabanan dr. Ida Bagus Surya Wira Andi juga terlibat dalam dugaan korupsi ini.
"Tersangka nanti kami sampaikan ke teman-teman media. Termasuk nantinya pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Tabanan," tegas Medie membocorkan agenda penyidik selanjutnya.
Medie menjelaskan bahwa penggeledahan di Kantor Diskes Tabanan, Jalan Gunung Agung Dajan Peken Tabanan pada Senin malam (10/8) merupakan komitmen kejaksaan dalam menuntaskan perkara dari tahun 2023 sampai tahun 2025 ini.
Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Medie mengatakan penggeledahan yang dilakukan pihaknya di Kantor Dinas Kesehatan Tabanan sebagai tindak lanjut dari hasil penyidikan.
Langkah penyidik kian mantap setelah mengekspos perkara ini di tingkat kejaksaan tinggi.
"Bahkan kami dari penyidik sudah melakukan ekspos perkara ini di Kejaksaaan Tinggi Bali dan itu disetujui untuk ditingkat ke penyidikan," jelasnya.
Usai dikeluarkannya surat perintah penyidikan pada 6 Agustus lalu, penyidik bergerak menyita HP, Laptop, 126 dokumen penting, hingga uang tunai sebesar Rp 8.012.000 dari salah seorang pegawai.
Dari sana, benang merah praktik penyelewengan anggaran BBM menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif kian benderang.
"Uang tersebut ternyata diakui sisa hasil dari SPBU yang mana menggunakan SPPD fiktif (surat perintah perjalanan dinas palsu). Jadi sisa uang dia tampung dulu, kalau sudah banyak baru diambil dan bukan sekali tetapi dari tahun 2023 sampai tahun 2025," beber Medie secara rinci. ***
Editor : Yoyo Raharyo