DENPASAR, Radartabanan.id — Drama hukum yang menyeret mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, memasuki babak baru yang kian berliku.
Dalam sidang putusan Praperadilan Jilid III di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (3/11/2026), hakim tunggal Yudi Eka Putra memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Made Daging.
Hakim secara tegas menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta surat pencabutan penetapan tersangka yang diterbitkan Polda Bali tertanggal 6 Agustus 2026 dinyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Penyebab dibatalkannya SP3 tersebut lantaran kecerobohan administratif penyidik. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyoroti Surat Ketetapan SP3 dan Surat Pencabutan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/Cabut.Tap.Tsk/60.7/VIII/RES.1.24/2026/Ditreskrimsus.
Hakim menilai penyidik Ditreskrimsus Polda Bali sama sekali tidak mencantumkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Dps dalam konsideran atau dasar pertimbangan penerbitan SP3. Padahal, praperadilan pertama telah menguji dan menyatakan penetapan tersangka Made Daging adalah sah secara hukum.
"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," tegas hakim Yudi Eka Putra saat membacakan amar putusan.
Kendati SP3 dinyatakan tidak sah, hakim menolak permohonan pemohon yang meminta agar penyidik dilarang melanggar asas ne bis in idem atau dilarang menerbitkan penyidikan baru dengan pasal berbeda.
Hakim menegaskan kewenangan praperadilan bersifat formalitas dan tidak dapat mencampuri materi pokok perkara.
Usai persidangan, kuasa hukum Made Daging, Gede Pasek Suardika (GPS), menyambut baik dibatalkannya SP3 tersebut.
Pasek menyebut fenomena hukum ini sangat langka dan unik, sebab seorang tersangka justru 'melawan' saat status tersangkanya dicabut dan perkaranya dihentikan.
Pasek menegaskan, karena SP3 sudah dibatalkan, Polda Bali wajib menuntaskan kasus ini hingga melimpahkannya ke meja hijau demi menguji kepastian hukum.
"Perkara ini menarik karena tersangka justru (mengajukan, red) praperadilan untuk minta perkaranya diteruskan. Dengan SP3 dinyatakan tidak sah, konsekuensinya kasus ini harus dibawa ke pengadilan untuk dicarikan kepastian hukumnya," tegas GPS.
Bahkan, Pasek terang-terangan menantang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut bebas kliennya jika berkas dilimpahkan.
Menurutnya, pasal yang digunakan penyidik—yakni Pasal 421 KUHP lama serta Pasal 83 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan—sudah tidak berlaku dan kedaluwarsa.
"Maka, Jaksa Penuntut Umum nanti wajib mendakwa dan menuntut bebas Pak Daging demi hukum," ketusnya.
Tak hanya itu, Pasek juga menyentil langkah Polda Bali yang kembali menetapkan Made Daging sebagai tersangka dalam perkara lain menggunakan Pasal 391 dan 392 KUHP. Ia mengkritik keras langkah tersebut karena dinilai menabrak asas ne bis in idem.
"Seseorang tidak boleh diproses lebih dari satu kali untuk objek perkara yang sama. Hanya memindah-mindahkan pasal orang itu tidak boleh," kritiknya tajam.
Polda segera Gelar Perkara
Di sisi lain, tim kuasa hukum Polda Bali, AKBP I Nyoman Gatra, menyatakan pihaknya menghormati dan menerima seluruh putusan hakim PN Denpasar.
Gatra mengakui bahwa hakim membatalkan SP3 murni karena faktor teknis konsideran yang lupa mencantumkan putusan praperadilan terdahulu. Menindaklanjuti putusan tersebut, Polda Bali akan segera berkoordinasi internal.
"Langkah selanjutnya nanti penyidik pasti melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan tindakan hukum berdasarkan putusan ini," tutup AKBP Gatra. ***
Editor : Yoyo Raharyo