TABANAN, Radartabanan.jawapos.com – Di balik megahnya pembangunan infrastruktur, Kabupaten Tabanan rupanya masih menyimpan pekerjaan rumah (PR) besar. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat sebanyak 6.943 keluarga atau setara 22.415 jiwa warga Tabanan masuk dalam kategori desil 1, kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah.
Fakta tersebut terkuak saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan yang memboyong unsur pimpinan daerah, donatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), hingga para stakeholder terkait di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Tabanan, Senin (7/9/2026).
Menanggapi tumpukan angka kemiskinan yang mencapai 22.415 jiwa tersebut, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyebutkan tiga jurus atau arah kebijakan utama untuk mengikis kantong-kantong kemiskinan di bumi Lumbung Beras.
Tiga strategi prioritas tersebut meliputi: Pertama, memangkas beban pengeluaran masyarakat miskin; Kedua, mendongkrak pendapatan warga miskin dan kurang mampu; serta Ketiga mengurangi dan menangani kantong-kantong kemiskinan..
"Dalam mengurangi angka kemiskinan ini maka dibutuhkan kerjasama lintas pemerintah, perusahaan dan semua unsur yang tergabung dalam TKPK (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan)," ujarnya, Senin (7/9/2026).
Sanjaya menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Selain tiga formula utama tadi, peningkatan kualitas pendidikan bakal menjadi kunci utama untuk membuka peluang kerja yang lebih luas demi mengerek perekonomian keluarga miskin.
Sektor swasta dan korporasi juga didorong untuk ambil bagian dalam memperluas penyerapan tenaga kerja lokal di Tabanan.
"Terakhir ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin di Tabanan dengan menggandeng perusahaan," ungkapnya.
Agar bantuan tak salah sasaran, Sanjaya menginstruksikan seluruh jajaran agar gerakan penanganan kemiskinan mengacu pada basis data terpadu dan berkelanjutan.
Tabanan sendiri sudah memegang kartu truf berupa program Desa Presisi sebagai fondasi data akurat di lapangan.
“Pembangunan dan kemiskinan selalu bergerak dan terjadi perubahan. Dengan data presisi yang akurat, maka dapat menyusun perencanaan pembangunan dan menuntaskan masalah kemiskinan dengan tepat sasaran,” pungkasnya. ***
Editor : Yoyo Raharyo