DENPASAR, Radartabanan.id — Babak baru sidang praperadilan jilid III kasus dugaan korupsi dan administrasi pertanahan yang menjerat mantan Kepala Kanwil BPN Bali, I Made Daging, di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Jumat (30/10/2026), kian memanas.
Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi ahli tersebut, kehadiran dua pakar hukum pidana dari kubu pemohon dan termohon (Polda Bali) justru mempertontonkan adu argumentasi tajam terkait keabsahan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta penerapan dekriminalisasi dalam KUHP Nasional.
Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Yudi Eka Putra ini menyoroti sejumlah kejanggalan yuridis, termasuk penetapan tersangka berulang atas objek perbuatan yang sama namun menggunakan pasal berbeda.
Pihak pemohon I Made Daging menghadirkan Rektor Universitas Panji Sakti (UNIPAS) Singaraja, Dr. I Nyoman Gede Remaja, sebagai ahli pidana.
Gede Remaja menyoroti penerapan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional terkait dekriminalisasi atau perbuatan yang tak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum baru.
Menurutnya, pengujian dekriminalisasi harus dilihat dari esensi perbuatannya, bukan sekadar akal-akalan pasal yang disematkan penyidik. Apabila suatu perbuatan sudah dinyatakan bukan lagi tindak pidana, maka perbuatan serupa tidak boleh diputarbalikkan dengan sangkaan pasal baru.
"Kan jelas di situ, perbuatan yang tidak lagi merupakan tindak pidana, tidak bisa lagi diproses dengan persangkaan pasal yang baru," tegas Gede Remaja di persidangan.
Ia juga mengingatkan agar penyidik tidak mengabaikan putusan praperadilan terdahulu. Jika sebuah putusan praperadilan dikesampingkan, penyidik wajib memiliki argumen hukum yang sangat kuat dan mendasar.
Senada dengan sang ahli, tim kuasa hukum pemohon yang terdiri dari I Made “Ariel” Suardana, Gede Pasek Suardika, dan Aryantha Wijaya, S.H., kompak membongkar kejanggalan dalam penerbitan SP3 oleh Ditreskrimsus Polda Bali.
Ariel Suardana menyoroti pencantuman Pasal 83 dan Pasal 84 terkait restorative justice (RJ) dalam dasar penghentian penyidikan. Padahal, pihak pemohon memastikan tidak pernah ada proses perdamaian atau kesepakatan RJ antara Made Daging dengan pihak pelapor.
Sementara itu, Gede Pasek Suardika menyoroti potensi bahaya hukum jika penetapan tersangka ganda dibiarkan tanpa kepastian. Ia membeberkan bahwa kliennya sempat dua kali ditetapkan sebagai tersangka atas orang dan perbuatan yang sama—yakni pembuatan surat bertanggal 8 September 2020—namun memakai pasal yang berbeda-beda.
"Bagaimana bisa dua penetapan tersangka ini sah. Yang satu menggunakan Pasal 421 KUHP lama dan Pasal 83 UU Kearsipan, sementara yang satu lagi menggunakan Pasal 391 dan 392 KUHP baru. Padahal objek, lokus, dan tempus delicti-nya sama," beber Pasek.
Pasek memperingatkan, jika praktik semacam ini dibiarkan, warga negara rentan menjadi korban kesewenang-wenangan di mana penyidik bisa bolak-balik menetapkan seseorang sebagai tersangka lalu menghentikannya dengan mengganti-ganti pasal.
Pandangan Berbeda
Di sisi lain, pihak termohon Polda Bali menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Dr. Dewi Bunga.
Dewi Bunga menjelaskan bahwa penetapan tersangka sebelum berlakunya KUHP Nasional (yang mulai berlaku 2 Januari 2026) tetap sah sepanjang memenuhi aturan kala itu.
Namun, jika regulasi baru menghapuskan delik tersebut, maka penegakan hukum harus dihentikan demi hukum.
Kendati demikian, Dewi menegaskan bahwa mekanisme penerbitan administrasi SP3 merupakan kewenangan penuh penyidik dan bukan ranah mutlak hakim praperadilan.
Ia juga berpandangan bahwa pihak yang berhak mengajukan praperadilan terkait penghentian penyidikan harus ditafsirkan secara ketat (lex scripta dan lex stricta), yakni terbatas pada pelapor, korban, atau kuasanya saja.
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum termohon Polda Bali, AKBP I Nyoman Gatra, mengakui adanya perbedaan penafsiran di antara para ahli, khususnya perihal batasan legal standing dalam Pasal 161 KUHAP.
Pihaknya juga memilih tidak mengajukan duplik atas replik pemohon karena menilai tidak ada substansi baru yang perlu diperdebatkan dalam pemeriksaan cepat praperadilan ini.
Rangkaian sidang praperadilan jilid III ini dijadwalkan akan memasuki babak penentuan pada Senin (2/11/2026).
Agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum Hakim Tunggal Yudi Eka Putra menjatuhkan putusan final atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap I Made Daging. ***
Editor : Yoyo Raharyo